Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan audiensi dengan Polri Wakabaintelkam Pak Irjen Pol Drs Suntana, M.si
Kabar terbaru KASUS KRIMINALISASI AKTIFIS YANG DITANGKAP SAAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan audiensi dengan Polri Wakabaintelkam Pak Irjen Pol Drs Suntana, M.si
Jakarta | Jum’at, 11 Juni 2021
Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan audiensi dengan Polri sebagai tindak lanjut advokasi terhadap 9 aktifis yang ditangkap saat mengikuti aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional yang di lakukan tanggal 3 Mei 2021 di Kantor Kemendikbud RI.
Dari pihak Polri sendiri, audiensi ini di wakili oleh Wakabaintelkam Pak Irjen Pol Drs Suntana, M.si beserta jajarannya. Sementara dari GEBRAK di wakili oleh Nining Elitos (KASBI), Sunarno (KASBI), Ikhsan Raharjo (SINDIKASI), Syamsudin (KPA), Charles Gilbert (GMNI), dan Seno (LMND-DN).
Nining Elitos menyampaikan bahwa kondisi demokrasi saat ini sangat mengkhawatirkan. Joko Widodo selaku presiden RI yang pernah menyampaikan bahwa pemerintah butuh kritikan, saran dan butuh didemo. Tapi kenyataan bicara lain. Ketika rakyat melakukan unjuk rasa, banyak sekali aktifis yang ditangkap dengan berbagai macam alasan. Bukan hanya di Jakarta, kriminalisasi aktifis ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti Banten, Semarang, Kalimantan dan daerah lain.
Pelanggaran Protokol Kesehatan dijadikan alasan penangkapan. Padahal di lapangan, tentunya perangkat aksi sudah memastikan prokes dijalankan. Bukankah ini sebuah bentuk pembungkaman demokrasi “, imbuh Nining Elitos.
Syamsudin selaku Departemen Organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menambahkan bahwa sebenarnya kita semua memiliki tujuan yang sama yakni membuat negara ini menjadi lebih baik, tapi kita selalu dibenturkan. Bahkan kemarin ada salah satu anggotanya di serikat tani di Minahasa ditangkap karena dilaporkan pihak perusahaan. Dia meminta agar pihak kepolisian lebih cermat dalam menindaklanjuti laporan dari perusahaan-perusahaan terhadap rakyat kecil. Apa lagi terhadap kaum tani di pedesaan.
Tindakan represif dan kriminalisasi juga dirasakan oleh kawan-kawan jurnalis. Hal ini diutarakan oleh kawan Ikhsan Raharjo dari SINDIKASI. Ketika terjadi aksi demonstrasi dan disana terjadi peningkatan eskalasi, kawan-kawan jurnalis sering menjadi korban kekerasan. Alat-alat mereka sering dirampas, dengan alasan tidak memiliki kartu pers, padahal mereka sudah menunjukannya kepada petugas keamanan.
Selain dilapangan, akses pemberitaan melalui media elektronik juga sering ditemui kendala yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Banyak sekali terjadi peretasan-peretasan yang dialami kawan-kawan jurnalis. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan para jurnalis mengingat pekerjaan wartawan di era modern sangat terkait erat dengan media online dan media sosial “, sambung Ikhsan.
Disisi lain, kawan-kawan mahasiswa dari GMNI menilai bahwa aparat petugas keamanan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi unjuk rasa. Peserta aksi yang tak membawa senjata apa-apa tentunya tak bisa mengelak dari pukulan, tendangan dan tindak kekerasan lain yang dilakukan aparat. Jika ini dibiarkan, hal ini tentunya akan sangat membahayakan negara sendiri karena tak akan ada pertumbuhan generasi yang merasakan demokrasi, dibutakan oleh undang-undang.
Menanggapi laporan dari berbagai pihak ini, Wakabaintelkam Pak Irjen Pol Drs Suntana, M.si menyampaikan permintaan maaf jika masih ada anggotanya yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap pengunjuk rasa. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya POLRI selalu mengusahakan agar petugas keamanan dilapangan memastikan aksi unjuk rasa berjalan lancar. Kedepan POLRI akan mengevaluasi, menyempurnakan operasi tugas kerja dan akan segera disampaikan keseluruh jajaran Polda diseluruh daerah.
Beliau menambahkan bahwa tak pernah ada upaya-upaya untuk melakukan pembungkaman demokrasi. Tapi memang terkadang apa yang terjadi dilapangan tidak berjalan sesuai keinginan kita semua. Selalu ada upaya-upaya provokasi dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi yang ada. Polri berupaya menjamin pada setiap aksi unjuk rasa agar berjalan aman, dan tertib, serta agar aspirasinya bisa tersampaikan kepada stackholder, namun tentunya hak-hak masyarakat lainya jangan sampai terabaikan.
Terkait 9 aktifis yang ditangkap dan di jadikan tersangka saat memperingati Hari Pendidikan Nasional, Wakabaintelkam Pak Irjen Pol Drs Suntana, M.si meminta waktu kepada GEBRAK agar malakukan komunikasi dan kordinasi dengan Polda Metro Jaya. Semoga kasus ini bisa diselesaikan secepatnya.
Selanjutnya GEBRAK akan terus mengawal kasus kriminalisasi ini, dan akan terus berjuang agar 9 aktifis yang dijadikan tersangka segera dicabut statusnya.
StopKriminalisasiAktivis
PolriJanganSewenangwenang
BebaskanKawanKami
DemonstrasiBukanKriminal
UnjukrasaBukanKejahatan
CabutStatusTersangka9orang
ReformasiDiKorupsi #DaruratDemokrasi #MosiTidakPercaya
StopKomersialisasiPendidikan #TurunkanBiayaKuliahDimasaPandemi
