Buruh Jawa Tengah Menuntut Kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2026 sebesar Rp.3 Juta Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak
Dewan Pengupahan Provinsi Jateng Unsur dari Serikat pekerja menyampaikan usulan kenaikan UMP kepada Kedisnakertrans Jateng Pak Azis
Kabar Perjuangan Upah di Provinsi Jawa Tengah Berjuang Bangkit dari Upah Murah se Indonesia
Rabu,5 November 2025
Kami yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT Jateng) mengawal proses demi proses penetapan UMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang kemungkinan akan di tetapkan pada tanggal 21 November 2025 Pada prinsipnya kami masih berfokus pada kebutuhan hidup layak (KHL) yang sampai saat ini masih belum 100% di penuhi oleh Pemprov Jawa Tengah oleh karenanya kami dari dewan pengupahan provinsi Jateng Unsur dari Serikat pekerja menyampaikan usulan agar tahun 2026 Jawa Tengah harus 100% KHL berdasarkan kajian menggunakan 60 item kebutuhan hidup layak yang nilai survey nya menggunakan data BPS di hitung sudah mencapai Rp.2.800.000 untuk UMP tahun 2024 dan kami berharap pemerintah provinsi Jawa Tengah mengambil keputusan yang terbaik untuk buruh Jateng dalam penetapan UMP Provinsi Jateng tahun 2026 sesuai dengan Amanah Putusan MK Nomor 168/PUU/2023 dimana Upah buruh wajib dihitung 100% KHL dengan Nominal Kenaikan minimal Rp.3 Juta dari UMP Tahun 2025 dan Di tetapkan juga UMSP Upah Minimum Sektoral berdasarkan penilaian terhadap Resiko kerja yang ada didalam OSS (Online Single Submission)sehingga bisa di kualifikasikan nilai dari (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yaitu sistem pengkodean standar yang mengklasifikasikan semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia berdasarkan jenis usahanya. KBLI berfungsi untuk menyeragamkan data statistik kegiatan ekonomi, KBLI sebagai dasar penetapan UMSP Jateng 2026 (krm)
